You are currently browsing the daily archive for October 28th, 2007.
Sumber: http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/juwono-sudarsono/index.shtml
Courtesy: http://www.tempophoto.com/ & FISIP-UI
Juwono Sudarsono
Dipercaya Lima Presiden
Dia orang hebat!
Dia dipercaya lima Presiden RI. Mantan Wakil Gubernur Lemhanas, ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu. Pada pemerintahan Presiden Megawati, menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004). Sebelumnya, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus 2000).
Pada pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie dia menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi (Mei 1998-Oktober 1999). Sementara di era Presiden Soeharto dipercaya menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII (1997-1998), setelah sekian lama menjabat Wakil Gubernur Lemhanas.
Saat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) dari kalangan sipil yang mengerti soal tentara, perhatian publik langsung mengarah ke nama Juwono Sudarsono.
Selain karena dia sudah pernah menduduki jabatan tersebut pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, juga karena dia lama menjabat Wakil Gubernur Lemhanas.
Juwono, anak bungsu dari empat bersaudara dari keluarga DR Sudarsono, salah seorang pendiri negeri ini yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta, itu dinilai merupakan sosok sipil yang sangat paham dengan masalah militer dan juga peta politik global.
Pada 26 Oktober 1999, pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942, dipercaya Abdurrahman Wahid menjadi Menhan pertama yang berasal dari kalangan sipil. Sebelumnya, pimpinan departemen ini selalu berada di tangan militer. Kepemimpinan sipil di puncak Dephan ini diharapkan dapat mereformasi kelembagaan TNI menjadi lebih profesional dan modern.
Namun, karena faktor kesehatan, alumnus “London School of Economics” di Inggris dan “Universitas Georgetown” di Washington DC, Amerika Serikat (AS), itu pun diganti pada 23 Agustus 2000. Penggantinya, Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga sipil dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kemudian di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dia dipercaya menjabat Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004).
Suami Prihanum Martina, ditelepon Letjen (Purn) Sudi Silalahi untuk hadir di kediaman pribadi Yudhoyono, di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (18/10/2004). Seusai berdialog dengan Presiden Terpilih Yudhoyono, Juwono mengungkapkan kepada pers bahwa dalam percakapan selama sekitar setengah jam itu, mereka banyak mendiskusikan soal pertahanan dan keamanan Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri serta prospeknya.
Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal dalam Kabinet Pembangunan VII pemerintahan Soeharto, serta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Kabinet Reformasi Pembangunan di masa Presiden Ketiga RI, BJ Habibie, ini mengaku banyak memaparkan perihal posisi Indonesia dalam pertahanan di Asia Tenggara kepada SBY.
Termasuk didalamnya, tentang rencana pembentukan “ASEAN Security Community” dan “ASEAN Economic Community” yang merupakan hasil dari Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2003.
Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) itu, bangsa Indonesia perlu membangun kerja sama yang lebih intensif dengan beberapa negara tetangga terdekatnya, seperti Papua Nugini, Australia, Timor Leste serta negara-negara lain di ASEAN.
Setelah itu, sebagaimana kandidat menteri-menteri lainnya, Juwono mengaku disodori dan kemudian menandatangani pernyataan bermaterai tentang komitmen untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang jujur, serta siap bekerja keras.
Anggaran TNI-Polri
Usai menerima memorandum serah-terima jabatan Menhan dari Matori Abdul Djalil yang diwakili Sekjen Dephan Suprihadi, di Jakarta, Juwono mengatakan untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri, idealnya setiap tahun anggaran mencapai Rp 44 triliun hingga Rp 46 triliun. Namun sejak awal kemerdekaan hingga sekarang ini, anggaran untuk TNI dan Polri tidak pernah mencukupi guna memenuhi kebutuhan minimal sekalipun.
Matori berhalangan hadir pada acara serah terima itu karena masih dalam keadaan sakit. Hari Jumat 22/10/2004, Juwono disertai beberapa pejabat teras Dephan mendatangi rumah pribadi Matori di Perumahan Tanjung Mas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan penandatangan naskah serah-terima jabatan Menhan.
Menurut Juwono, sejak tahun 1952 sampai sekarang masih dicari-cari jalan supaya anggaran resmi dari pemerintah bisa didukung oleh berbagai unit kesatuan usaha, koperasi, atau yayasan untuk menopang pelaksanaan tugas operasional komando taktis maupun komando utama. “Sampai sekarang Dephan dan Mabes TNI belum pernah mendapat anggaran resmi yang mencukupi,” ujarnya.
Juwono menambahkan, dalam program pemerintah yang meliputi bidang perdamaian, kesejahteraan, keadilan, dan konsolidasi demokrasi, Dephan mendapat tugas menurut hukum dan perundang-undangan membantu TNI agar prajurit mendapat perlengkapan, latihan, dan kepemimpinan serta alat-alatnya sesuai kemampuan anggaran negara.
“Tugas ini tidak mudah, karena anggaran tiap departemen pemerintah, baik sipil maupun militer, tidak pernah cukup,” ujarnya.
Menurut Juwono, dalam keterbatasan anggaran ini, untuk menjaga pertahanan negara seluas Indonesia, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Karena itu, dia mengajak para pejabat di Dephan maupun di Mabes TNI, DPR, LSM, lembaga-lembaga riset, juga perguruan tinggi agar membahas masalah biaya dan anggaran pertahanan negara ini selama lima sampai 10 tahun mendatang.
Di bagian lain, Juwono mengatakan bahwa embargo senjata oleh pemerintah Inggris telah dicabut sejak Februari 2002. Mereka, katanya, hanya meminta agar penggunaan alat-alat senjata buatan Inggris dibatasi.
Sedangkan embargo senjata oleh pemerintah AS, masih akan dibahas. Dia akan menjelaskan kepada pejabat AS maupun LSM di sana tentang kebutuhan berbagai peralatan yang bersumber dari industri pertahanan AS. “Tetapi kita tidak akan pernah meminta-minta bantuan. Kita akan menjelaskan secepat mungkin. Kalau diizinkan oleh presiden, rencana itu dilaksanakan bulan depan atau awal tahun depan,” ujarnya. ►tsl
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
http://www.tempophoto.com/
Juwono Sudarsono
Perjalanan karir kementerian Juwono Sudarsono cukup fantastik. Bayangkan, dalam waktu 30 bulan, ia pernah menjadi menteri di bawah tiga presiden berbeda. Pertama kali, masuk jajaran kabinet era Soeharto, dia menjabat Menteri Lingkungan Hidup. Lalu di bawah pemerintahan Habibie, Juwono Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan, di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, ia Menteri Pertahanan; ia orang sipil pertama yang menjabat menteri pertahanan. Sebelumnya jabatan itu selalu diisi oleh militer. Semasa menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan di era Gus Dur, Juwono terserang stroke. Posisinya lalu digantikan oleh Mahfud MD. Setelah sempat menghilang dari deretan menteri selama kepmimpinan Megawati, saat itu Juwono ditugaskan sebagai Duta Besar RI di Inggris, dia kembali masuk ke jajaran pemimpin departemen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan jabatan Menteri Pertahanan kepadanya. Maka, Juwono Sudarsono pun terkenal dengan sebutan “menteri untuk empat presiden”.
Sebelum masuk kabinet demi kabinet, Juwono dikenal sebagai pakar ilmu politik. Masalah-masalah internasional menjadi spesialisasi pengajar di FISIP Universitas Indonesia ini.
Anak bungsu dari empat bersaudara ini dibesarkan dalam keluarga pejabat tinggi. Pria kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942 ini putra Dr. Sudarsono (almarhum), diplomat terkenal yang pernah menjabat menteri sosial, menteri dalam negeri, dan terakhir duta besar RI untuk Yugoslavia. Sejak kecil ia sudah melalang dunia. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di India, Juwono memasuki SMP Cikini, Jakarta. Ia kesulitan mengadaptasi bahasa. “Bahasa Indonesia saya tak becus,” tuturnya. Empat tahun kemudian, ia melanjutkan sekolah lanjutan atas di Inggris.
Pendidikan tinggi sebagian besar ia timba di luar negeri. Meraih gelar sarjana publisistik di UI, 1965, selanjutnya Juwono kuliah di jurusan Ilmu Politik dan Asian Studies di Universitas California, Berkeley, AS, 1971. Program doktornya berlangsung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Politik London, 1978. Juwono juga pernah kuliah di Institut Ilmu Sosial di Den Haag, Belanda, dan pernah pula belajar di Austria. Maka itu, bisa dibilang, dunia akamedik ini memang pas baginya.
Namun, dunia birokrasi politik pada akhirnya mendekapnya. Mulanya, semasa pemerintahan Soeharto, Juwono Sudarsono diikat untuk mengurus Lemhanas sebagai Wakil Gubernur. Dari sinilah awal mula Juwono mulai merambah jalur birokrasi politik sebagai menteri kabinet.
Sebagai orang berpengalaman mengurus departemen, Juwono termasuk cerdas mengajukan kebijakan yang sesuai dengan napas zaman. Setelah lima tahun reformasi bergulir, perlahan Juwono mulai mengisyaratkan tahap akhir reformasi di tubuh TNI. “Saat ini sedang disusun pokja yang terdiri dari Dephan dan Mabes TNI guna menyusun peta jalan TNI ke depan,” ujarnya. Salah satu agenda penting yang diajukan adalah integrasi TNI-Polri di bawah departemen yang dipimpinya. Selain itu, bisnis tentara juga menjadi proyeksi kerja yang siap diselesaikannya. Untuk hal ini, Juwono mengatakan, “Semua unit usaha di TNI akan dikonversi menjadi seperti BUMN. Jadi seperti di Thailand, akan ada BUMN militer.”
Nah, selain soal integrasi TNI di bawah Dephan dan bisnis tentara, nama Juwono akhir-akhir ini juga sering disebut terkait dengan usaha pencabutan embargo senjata dari AS. Hal terkahir ini sekarang menjadi pekerjaan rumah baginya. Dia bertekad untuk membuat lobi langsung dengan Kongres Negeri Paman Sam. “Saya akan bicara dengan Direktorat Eropa dan Amerika Utara Deplu. Masalah inti adalah membuat pemetaan, senator mana yang perlu digarap, senator mana yang bisa diyakinkan tanpa uang, dan senator mana yang perlu uang,” katanya.
Wah, betapa sibuknya bapak dua anak ini. Penggemar fotografi dan novel klasik Inggris ini tetap menyempatkan dirinya menjaga kesehatan dengan berolahraga ringan. Apalagi, pada 1999 lalu dia sempat terserang stroke. Walau demikian, “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal kesehatan. Mungkin kaki kanan saya yang sampai saat ini masih agak kaku. Selebihnya tidak ada masalah,” ujarnya.
Menikah dengan Prihanum Martina, Juwono dikaruniai dua anak. (aris m-pdat/berbagai sumber)
Nama:
Juwono Sudarsono
Lahir:
Ciamis, Jawa Barat, 5 Maret 1942
Jabatan:
Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu
Agama:
Islam
Isteri:
Prihanum Martina
Anak:
- Wisnu Juwono
- Yudhistira Juwono
Ayah:
DR Sudarsono
Ibu:
Muspiah
Pendidikan:
- Sarjana Publisistik Universitas Indonesia (1965)
- Institute of Social Studies, Den Haag (1969)
- MA dari University of California (1971)
- PhD dari London School of Economics and Political Science Inggris, disertasi berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia 1965-1975: Studi Kasus Hubungan Indonesia-Amerika Serikat” (1978)
- PhD di Universitas Georgetown Inggris (1985)
Karier:
- Guru besar tamu Columbia University, New York, AS (1986-1987)
- Guru besar Universitas Indonesia (1988-sekarang)
- Dekan FISIP UI (1988-1994)
- Wakil gubernur Lemhanas
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto (1997-1998)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Reformasi (Mei 1998-Oktober 1999)
= Menteri Pertahanan Kabinet Persatuan Nasional (Oktober 1999-Agustus 2000)
- Duta Besar RI untuk Inggris (12 Juni 2003-Oktober 2004)
- Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu (21 Oktober 2004-20 Oktober 2009)
Penghargaan:
- Bintang Mahaputra Adipradana
- Bintang Jasa Utama
- Satya Lencana Dija Sistha
Alamat Kantor:
Jalan Medan Merdeka Barat No.13-14 Jakarta Pusat, Telp. (021) 3458947
Alamat Rumah :
Jalan Alam Asri VII No. 20, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 Telepon (021) 75909878 Faksimile (021) 75910235
Diam-diam, Menteri Juwono Ngefans Sama Tukul Arwana
Rabu, 28 Februari 2007, 13:18:00
Sumber: http://www.myrmnews.com/situsberita/cetak.php?id=29278
|
|
|
Konvoi Bus Dephan
Pada 26 Januari 2006 sekitar pukul 06.00 WIB, saya berangkat menuju kantor. Rumah saya di Lenteng Agung dan biasa berangkat pada pukul 06.00 WIB kurang. Saya tinggal di Lenteng Agung baru sekitar delapan bulan, sebelumnya di Cinere dan biasa berputar arah ke arah Mampang di depan Universitas Pancasila.
Ketika saya berada di posisi kanan dengan kecepatan 40 kilometer per jam (bersiap akan berputar di dekat pintu lintasan kereta), dari arah belakang ada konvoi bus berwarna gelap (kemungkinan hitam) bergerak dengan cepat ke arah saya pada jalur kiri. Karena jalan cukup lebar dan jalan tersebut satu arah, saya tetap pada jalur dan berusaha makin minggir ke arah kanan (karena takut tertabrak).
Tiba-tiba dari kejauhan saya melihat rombongan tukang bubur bergerak berlawanan arah di jalur kiri. Bus pertama dengan tulisan Dephan lewat di samping kiri tanpa menabrak mobil saya. Tidak demikian halnya dengan bus kedua (juga dengan tulisan Dephan), walau jarak antara bus dan gerobak masih sekitar 200 meter hingga 300 meter, bus kedua tampaknya enggan untuk memperlambat kecepatan tapi malah mendesak ke kanan (ke arah mobil saya). Saya pun semakin merapat ke kanan sambil membunyikan klakson, tetapi tampaknya tidak dihiraukan dan bus semakin merapat ke arah mobil saya. Akhirnya kaca spion saya tertabrak, bodi di atas ban hingga ke bemper penyok dan pelek ban depan kanan cacat karena menabrak trotoar kanan jalan kemudian mesin mobil mati.
Bus ketiga melewati saya dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Karena mesin mati saya tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa takut karena bisa berakibat fatal pada diri saya, sedih, sebal, dan marah bercampur aduk di dalam hati. Apakah ada cara untuk menegur sopir bus tersebut sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan yang jelas membahayakan keselamatan orang lain? Apakah karena bus milik Dephan jadi bisa berkendaraan seenaknya sendiri? Apakah Dephan itu kebal hukum? Apakah tidak ada lagi rasa bersalah di Dephan?
Segudang pertanyaan terhadap Dephan terlintas dalam benak saya dan membuat saya berpikir negatif terhadap Dephan. Mohon penjelasan dari Dephan. Z. Putu Widiyanta Jalan Lenteng Agung Raya 19, Jakarta
Menteri Pertahanan tentang Bus
Sehubungan dengan surat di Kompas, Jumat (17/2), ”Konvoi Bus Dephan” yang disampaikan Bapak Putu Widiyanta, saya prihatin atas kejadian yang menimpa Bapak Putu Widiyanta pada tanggal 26 Januari 2006 di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut yang bersangkutan, kejadian itu melibatkan salah satu bus Departemen Pertahanan sehingga mobil Bapak Putu Widiyanta mengalami kerusakan.
Tanggal 20 Februari 2006, saya telah memerintahkan Kepala Biro Umum Dephan/Provost untuk meneliti kejadian itu dan memberi teguran kepada sopir bus Dephan yang bersangkutan apabila terbukti melakukan tindakan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Pimpinan Dephan bertekad bahwa seluruh jajaran Dephan harus tunduk kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di jalan raya.
Kepada Kepala Biro Umum, saya juga minta untuk segera menghubungi Bapak Putu Widiyanta di kediamannya dan mengganti semua biaya perbaikan atas kerusakan mobil milik yang bersangkutan.
Juwono Sudarsono
Menteri Pertahanan RI, Jalan Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta
Dari Dubes Menuju Puncak
Dia diplomat muda yang tengah menuju puncak karir. Marty Natalegawa yang sebelumnya dikenal sebagai Juru Bicara Departemen Luar Negeri, mulai pertengahan Desember 2005 dipercaya menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Inggris. Pria kelahiran Bandung 22 Maret 1963, ini merupakan duta besar termuda, apalagi untuk pos dubes penting, Inggris, AS dan Jepang. Dia tengah dipersiapkan menjadi Menteri Luar Negeri.
Dia seorang diplomat muda yang jenjang karirnya menanjak demikian cepat. Dia berhasil melintasi hambatan
enjang urut kacang dan birokrasi (kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah).
Menuju Puncak Karir
Marty yang dikenal sebagai sosok bersahaja dan rendah hati, selalu menempatkan diri menjadi seseorang yang bisa diperintahkan ke mana juga oleh siapa pun. Dia bukan tipe orang yang betah menunggu terus di belakang meja. Dalam pe
rjalanan karirnya yang tergolong cepat, dia terlihat selalu tahu persis targetnya, yang dirancang dalam program.
Dari kecil, SD hingga mencapai gelar doktor, dia sudah berada dalam pergaulan dunia. Dia pernah duduk di bangku SMP, Singapore International School, Singapura, 1974, sebelum pindah ke SMP, Ellesmere College,
Inggris, 1978. Kemudian dia masuk SMA, Concord College, Inggris, 1981.
Setelah itu meraih gelar BSc, Homour, in International Relations, London School of Economics and Political Science, University of London, 1984 dan Master of Philosophy in International Relations, Corpus Christi College, Cambridge University, 1985. Jadi sejak sekolah menengah pertama hingga menamatkan S2, Marty selalu bersekolah di Inggris. Gelar doktornya (Doctor oh Philosophy in International Relations) diraih di Australian National University, 1993.
Dari kecil, dia memang bercita-cita menggumuli dan berkarir di bidang hubungan internasional. Maka setelah menyelesaikan studi dan kembali ke Indonesia, dia pun langsung merapat ke
Departemen Luar Negeri. Dia memulai karir sebagai Staf Badan Litbang, Deplu, 1986-1990.
Kala itu, pada awal memasuki lingkungan birokrasi Deplu RI, Marty mengaku sempat mengalami cultural shock, sehingga harus banyak menyesuaikan diri, namun tedak melebur diri. Misalnya, dia melihat urusan gampang dibuat jadi susah, dilempar kiri-kanan. Karena itu, sejak hari pertama masuk Deplu, dia mengatakan tidak akan membiarkan diri terbawa arus yang tidak selalu positif ini.
Dia bertekad harus punya prinsip dasar kalau melihat satu lingkungan yang tidak benar, harus berani mengoreksi. Dia bertekad harus berani mencoba mengubah, yang dimulai dari diri sendiri. Dia memberi misal, sikap birokrat yang menutup diri, minta dilayani, yang sudah begitu mengakar dalam sistem birokrasi kita. Harus diubah, dan kalau ingin berubah, harus mulai dari diri sendiri.
Prinsip ini selalu ditularkan kepada rekan dan staf di lingkungan kerjanya. Kalau sedang sidang, kadang dia minta teman membacakan kertas posisi.
Pengalaman seperti ini, menurutnya, penting karena pengalaman tidak tergantung usia. Ada yang sudah senior, tetapi kalau tidak pernah belajar ya begitu-begitu saja.
Menurutnya, siapa pun bisa mendapat pengalaman dengan cepat, padat, dan singkat kalau mau berpihak pada tanggung jawab yang terus-menerus. Karena itu, tak heran bila di Deplu dia bisa meraih jenjang karir dengan sangat singkat. Dia melihat karena di Deplu ada faktor kevakuman pada tahap tertentu, jadi harus dipadatkan proses membangun pengalamannya. “Kalau mau terus ”urut kacang”, bagi intern tidak apa-apa. Tetapi, ketika harus berinteraksi dengan negara lain akan kelihatan,” urainya.
Walaupun pernah dikabarkan, Marty sempat menjadi korban urut kacang dalam menapaki jenjang karirnya. Namun, dia menyebut bukan korban, tetapi memang dalam birokrasi ada aturan. Justru dia merasa sebaliknya. Menteri memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun yang dianggap punya kemampuan memikul tanggung jawab lebih.
Pengalaman Marty dalam menapaki jenjang karirnya, patut mendapat catatan tersendiri. Dalam lingkungan birokrasi yang kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah dan jenjang karir urut kacang, dia berhasil melewati semua hambatan itu dengan gemilang.
Setelah beberapa tahun menjadi staf Badan Litbang, 1986-1990, dia ditugaskan menjadi staf (tanpa jabatan) di Perwakilan Tetap RI (PTRI) pada PBB, New York. Kemudian menjadi kepala seksi, lalu kasubdit, dan kepala bidang, yang tahapannya selalu menjadi acting atau pelaksana. Selalu dia terlebih dahulu menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas, baru kemudian jabatannya diformalkan.
Setelah menampakkan kemampuan sebagai Kepala Bidang Politik II, Perwakilan Tetap RI pada PBB, New York, 1997-1999, dia pun ditarik menjabat Kepala Subdirektorat Organisasi Internasional, Deplu, 2000-2001. Tidak berapa lama, dia diangkat menjabat Direktur Organisasi Internasional, Deplu, 2001-2002.
Tidak berapa lama juga dia dipercaya menjabat Kepala Biro Administrasi Menlu sekaligus merangkap Juru Bicara Deplu, 2002-2004. Dalam posisi itu, dia pun dipercaya menjabat pelaksana tugas Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN/Juru Bicara Deplu, 2003-2005.
Saat dia diberi tugas rangkap pelaksana tugas Dirjen ASEAN, Kepala Biro Administrasi Menteri, dan Juru Bicara Deplu, dia melakoninya dengan sangat baik. Dia tidak pernah melihatnya sebagai masalah. Bahkan namanya pun makin poluler di mata publik dalam dan luar negeri. Sebagai juru bicara Deplu, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang diplomat muda yang berpotensi menduduki jabatan puncak di Deplu.
Maka tidak heran bila banyak pihak yang menaruh harapan, bahwa dalam posisinya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Inggris, dia akan berhasil membuat hubungan bilateral Indonesia-Inggris dalam posisi saling menghormati dan saling menguntungkan.
Dalam hal jenjang karirnya, Marty dalam wawancara dengan Kompas menyebut satu hal yang ingin saya sampaikan, bila saya telah membuka ”pintu” untuk aplikasi sistem yang selalu Pak Menlu bilang meritocracy—yang mampu diberi tanggung jawab lebih—saya ingin pintu itu dibuka semakin lebar. Jangan setelah saya lewat dan menikmati sistem itu pintu cepat-cepat ditutup rapat lagi.
Karena saya yang menjadi kasus pertama, saya merasa yang penting bukan hanya mampu secara substansi, tetapi juga cukup humble untuk tidak merasa menjadi orang penting berlebihan. Yang penting amanat pekerjaan, kita bukan apa-apa. Karena kadang orang bila dikasih tugas malah menikmati pernik-pernik yang melekat pada jabatan itu dan justru melupakan pekerjaannya.
Juga jangan sampai merusak ”pasar” sehingga orang akan bilang, lihat kalau seorang relatif muda diberi tanggung jawab lebih dia tidak bisa karena substansinya. Atau kalau bisa menjadi berlebihan sehingga tidak cukup matang mengemban tanggung jawab seperti ini. Jadi, semakin tugas dan tanggung jawab kita banyak, seharusnya kita semakin merunduk.
Pos Penting
Inggris tergolong pos penting untuk Indonesia karena berbagai pertimbangan. Antara lain: Inggris adalah penanam modal terbesar kedua di Indonesia setelah Jepang sejak tahun 1967; Inggris anggota tetap Dewan Keamanan PBB; London sebagai salah satu kota keuangan terpenting di dunia; surplus perdagangan Indonesia dengan Inggris; dan Inggris sebagai bagian dari komunitas Eropa.
Mantan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu, bernama lengkap Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, ini menduduki pos penting tersebut merupakan tantangan yang diperkirakan akan mengantarkannya ke jabatan penting pada masa mendatang. Jika berhasil, dia kandidat Menteri Luar Negeri beberapa tahun mendatang (2009).
Menurut Marty dalam wawancaranya dengan Kompas (Kompas 12 Desember 2005), secara bilateral Inggris pasti penting penting karena ”3 in 1”. Yakni, pertama, dia anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB yang punya kemampuan memengaruhi debat di DK. Jadi, kalau kita menjalin hubungan ini dengan benar, kita mendapat DK juga.
Kedua, Inggris juga penting dalam konteks Uni Eropa (UE). Di UE ada tiga kubu: Inggris, Perancis dan Jerman, serta anggota baru. Visi Eropa, Inggris, ke depan adalah inklusif, lebih modern, kebijakan sosial dan pertanian lebih terbuka. Jadi, bila kita berhubungan baik dengan Inggris kita juga menjalin hubungan baik dengan UE. Belum lagi hubungan historisnya dengan Amerika Serikat.
Ketiga, London sebagai kota keuangan. “Saya mengutamakan posisi London dalam bidang keuangan dan meyakinkan mereka Jakarta adalah tempat di mana kegiatan terjadi bila ingin sesuatu yang lebih menarik dengan potensi keuntungan luar biasa,”.
Ketiga, Inggris peduli pada penyelesaian masalah Timur Tengah dan berharap kepada Indonesia untuk ikut berperan dalam penyelesaian konflik di sana.
Marty juga mengedepankan apa yang akan segera diakukan dalam posisinya sebagai Dubes untuk Inggris. Dia menyebut rencana sangat sederhana, tetapi esensial. Pertama, meningkatkan profil Indonesia di Inggris. Sebab dalam pengamatannya, jika Inggris membayangkan Asia atau Asia Timur yang pertama akan tampil dalam radar skema politik dan ekonomi mereka adalah negara seperti India karena ada ikatan kultur dan sejarah. Kalau Asia Tenggara pasti Malaysia dan Singapura. Karena itu, dia ingin mencoba memastikan Indonesia ada di dalam radar itu.
Dia melihat modal dasarnya sudah ada. Ketika terjadi tsunami bantuan masyarakat Inggris adalah salah satu yang terbesar dari seluruh dunia, bahkan jauh lebih besar dari bantuan pemerintahnya. Ini satu indikasi sebenarnya orang Inggris bisa digerakkan.
Marty juga menyebut salah satu aset politik luar negeri kita adalah Indonesia yang demokratis dan moderat. Ini sangat relevan dalam konteks hubungan Indonesia-Inggris, terutama karena Inggris memiliki kehendak baik dari pemerintah maupun masyarakatnya kepada Indonesia.
Sementara tantangan utamanya adalah bagaimana mencapai ”progress beyond polite words”. Menurutnya, kita harus tampil proaktif dengan konsep bila bicara hal konkret peningkatan investasi, perdagangan, pariwisata, yang sebenarnya sangat generik dan berlaku di semua perwakilan.
Di samping itu, tantangan lainnya dalam politik, Marty melihat masalah Papua. Menurutnya, bila kita tidak rapi menyelesaikan Papua akan ada potensi. Sepanjang ada kelompok masyarakat yang punya pandangan tertentu, mereka akan terus. Ini yang harus dipastikan agar teman-teman ini sampai pada pandangan yang sama mengenai Papua. Tetapi, juga jangan membangunkan macan tidur.
Suami dari Sranya Bamrungphong ini melihat hubungan Indonesia-Inggris tidak ada yang rusak dan berkembang cukup konsisten.
Bila membandingkan dengan negara tetangga, misalnya hubungan Inggris dengan Malaysia, Thailand, dan negara lain di sekitar kita, terlihat betapa sebenarnya banyak ruang membuat hubungan Indonesia-Inggris lebih baik. Namun, menurutnya, jangan terlalu puas diri karena risikonya hubungan kedua negara menjadi relatif, bahkan jika dibanding dengan negara lain, semakin tertinggal.
Sedangkan mengenai targetnya, Marty menyebut pariwisata. Mantan Direktur Organisasi Internasional, Deplu (2001-2002) yang mengecap pendidikan SMP (1978), SMA (1981) hingga meraih Master of Philosophy in International Relations (1985) di Inggris, itu menyebut bahwa di Inggris ada konsep gap year students, yaitu anak-anak muda Inggris yang setelah lulus SMA tidak langsung kuliah tetapi ingin memperoleh pengalaman dulu satu tahun untuk melakukan hal bermanfaat, biasanya mengajar bahasa Inggris di luar negeri.
Menurutnya, mereka pasti lebih ada sense of adventure, tidak usah dengan kenyamanan dan tingkat keamanan tinggi. Maka dia melihat kita bisa mengemasnya ke Indonesia untuk enam bulan. Perlahan-lahan, mereka nantinya akan menjadi orang penting di Inggris dan kita sudah memiliki konstituen yang berpengalaman dengan Indonesia.
Selain itu, katanya, orang Inggris yang mendekati usia pensiun. Mereka sering menghabiskan musim dingin di negara tropis. Setahu Marty, Malaysia membuat berbagai kemudahan untuk menangkap komunitas ini. “Saya ingin tahu apa yang memungkinkan Malaysia melakukan itu. Seandainya ada hambatan, tugas sayalah memberi tahu pusat dan instansi terkait sebenarnya ada potensi sekian ribu wisatawan untuk masa kunjungan cukup lama, jika kita bisa menyesuaikan beberapa kebijakan kita,” ujarnya.
Di Inggris sudah ada puluhan asosiasi persahabatan Indonesia-Inggris, terutama di bidang sosial-budaya. Kalau tidak salah, keanggotaannya terbentuk karena ada ikatan keluarga, entah istri atau suaminya orang Indonesia. Saya rasa keanggotaan ini perlu diperluas konstituennya.
Sementara mengenai Papua, Marty berencana akan mengajak kelompok-kelompok seperti amnesti internasional berdiskusi. Dalam posisi tidak duta besar (dubes) pun dia sudah pernah melakukannya. Saat SMP (di luar London) dan usia saya 13 tahun. Waktu itu ada acara sekolah berkunjung ke British Museum di London. Ketika ada waktu luang satu jam, dia memilih langsung ke Kantor Amnesti Internasional tanpa ditugasi siapa pun. Dia ingin tahu apa yang menjadi keprihatinan mereka. “Apalagi sekarang (dalam posisi dubes), mungkin mereka akan bosan melihat saya,” katanya.
Sebelum menempati posnya di London itu, Marty lebih dulu bertemu orang-orang Inggris di Jakarta. Dia minta tolong diberi daftar orang yang harus ditemui.
Dukungan Keluarga
Pengalamannya hidup di asrama selama sekolah di Inggris sangat berguna dalam pembentukan pribadinya yang mandiri dan bekerja dengan tim. Di asrama Inggris itu di satu pihak sangat mengutamakan senioritas, tetapi di lain pihak juga sangat egaliter dalam pengertian ada spirit tim yang sangat kuat.
Ketika study di Inggris itu pula Marty bertemu seorang gadis cantik berdarah Thailand, Sranya Bamrungphong, yang juga bersekolah di London School of Economics and Political Science, University of London. Mereka pun menikah dan dikaruniai tiga anak yakni Raden Siti Annisa Nadia Natalegawa, Raden Mohammad Anantha Prasetya Natalegawa dan Raden Mohammad Andreyka Ariif Natalegawa,
Semasa Marty bertugas di Jakarta, Sranya mengisi waktunya dengan mengajar di sebuah sekolah di Jakarta Selatan.
Marty merasa mendapat dukungan penuh dari keluarga dalam setiap pelaksanaan tugas dan jabatannya. Dia merasa beruntung karena keluarganya memang keluarga diplomat. Menurutnya, salah satu ciri yang dimiliki keluarga diplomat adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan, situasi, dan perubahan.
Dia pun selalu menanamkan kepadanak-anaknya untuk melihat sisi positifnya, bahwa dalam arti tidak semua orang punya kesempatan mengalami hidup di luar negeri dengan segala konsekuensinya ke dalam.
Apalagi isterinya, Sranya, yang juga dari keluarga diplomat. Sranya merasa sudah terbiasa. Bahkan ketika Sranya memutuskan menikah dengan Marty, Ayahnya mengatakan karena kalian dari kultur berbeda, maka harus seperti air. Ada karakter, tetapi harus bisa berada di mana pun. Alhamdulillah anak-anak umumnya baik. Barangkali karena kami selalu membicarakan apa pun dengan mereka.
Marty menimpali, kami terbuka. Dia memberi contoh, saat putri pertamanya, Annisa, menjelang memilih universitas, memilih sekolah yang kebetulan mahal. Marty lalu tanya ke Sranya, bagaimana. “Bagi kami pendidikan segala-galanya. Saya mau hidup kekurangan, tetapi pendidikan nomor urut satu, dua, ketiga, dan terus ke bawah.”
Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa diambil dari kita. Kalau jabatan, harta, bisa dicopot. Anissa akhirnya memilih ke School of Oriental and African Studies, University of London, tanpa kami tahu sebelumnya kami akhirnya akan ke Inggris. ►e-ti/crs, dari berbagai sumber
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
Beberapa waktu sebelum terlaksananya pertemuan bilateral (kerja sama militer) RI-AS di Singapura, Asisten Menteri Luar Negeri AS Christopher Hill melakukan kunjungan ke Departemen Pertahanan dan menemui Menhan Juwono Sudarsono. Dalam pertemuan tersebut Hill menanyakan perkembangan reformasi TNI dan rencana perkembangan pertahanan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Juwono menjelaskan reformasi TNI, pertahanan, dan HAM di Indonesia. “Saya katakana kepada beliau, berbagai persoalan itu sudah diselesaikan lewat jalur pengadilan militer. Contohnya kasus Tim Mawar, di mana sejumlah perwira dan bintara telah dihukum penjara, “ kata Juwono. Kepada Hill, Juwono menjelaskan, penempatan TNI di wilayah konflik untuk membantu polisi dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Penempatan dilakukan secara terukur dan menghormati supremasi sipil.(Sindo, 4/6).
Adapun pernyataan Menhan Juwono tersebut sedikit ternoda oleh tumpahan darah warga Pasuruan (Rabu, 30/5) akibat di-“dor” oleh TNI AL (marinir). Setali tiga uang, mitos heroisme yang menyebutkan bahwa tentara berjasa dan membela rakyat kali ini pun sedikit teringkari oleh peristiwa yang melahap empat orang itu. Sayang, apa yang terjadi di Pasuruan begitu memilukan di tengah gegap gempitanya demokrasi, supremasi sipil, penegakan hukum dan keadilan sosial. Memang, Indonesia tengah belajar dalam menghormati itu semua.
Saurip Kadi (2006) dalam Menata Ulang Sistem Demokrasi dan TNI Menuju Peradaban Baru menjelaskan bahwa: supremasi sipil adalah tuntutan global yang tidak bisa dielakkan oleh negara manapun. Kata sipil di sini yang dimaksud bukanlah penduduk, warga negara, atau rakyat di luar militer. Sipil yang dimaksudkan di sini adalah keberadaban. Jadi persoalan supremasi sipil bukanlah berarti menempatkan tentara di bawah orang sipil. Akan tetapi, sebuah sistem politik yang diatur berdasarkan cara-cara yang beradab, yang cirinya adalah buttom up, kebebasan, kemerdekaan, perbedaan pendapat, dan ketaatan terhadap hukum. (Kadi, 2006: 59)
Menurut saya, nyawa tiap insan bisa melayang di mana-mana. Namun, ada perbedaan yang amat mendasar antara nyawa yang meregang di medan tempur, di atas ranjang, pada waktu belajar dan maupun di lapangan tenis, dengan roh yang terpisah dari jasadnya di permukiman sipil. Satu butir peluru yang keluar dari moncong senapan di “medan laga” (dan menembus daging lawan) tentu jauh berbeda nilainya tatkala satu butir timah itu singgah dan menembus daging masyarakat sipil.
Mungkin para TNI AL pelaku kekerasan itu paham benar akan makna “demokrasi”: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, implementasinya mereka wujudkan dalam bentuk: timah (yang dibeli) dari uang rakyat, emosi yang disulut oleh rakyat, dan peluru pun untuk rakyat.
Recent Comments