Rakyat dan Wakil Rakyat: Ada Apa Dengan Mereka?

“Anggota DPR” kita tak pernah henti memahat luka di hati rakyatnya. Tanpa jeda, rakyat yang diwakili terus ditipu. Atmosfir yang kumuh dan celah ketimpangan yang lebar antara rakyat dan wakilnya senantiasa mengisi hiruk pikuk penyelenggaraan republik ini. Kondisi seperti itu sontak menabrak tujuan luhur guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih dari itu, kecamuk seperti ini amat disayangkan di tengah gegap gempitanya isu kemanusiaan.

Zainuddin Maliki (2004) di dalam bukunya Politikus Busuk menyatakan bahwa reformasi di negeri ini telah lama bergerak dan sistem baru kepolitikan juga telah dibangun. Namun, yang muncul di tengah kepolitikan nasional justru berbagai gejala distortif: pembusukan politik (political decay) yang ditandai dengan penyebaran politikus busuk dan premanisme politik. Politik ditampilkan sebagai lahan pertikaian dan rebutan mengeruk uang, bukan sebagai medan penyejahteraan rakyat. Politikus kita menjadi miskin hati dan rakus kekuasaan. Mereka memburu kekuasaan dengan segala cara: memalsukan ijazah, menuakan umur, money politics, dan bahkan bersekongkol mereproduksi undang-undang. Yang lebih busuk lagi di antara mereka melakukan koalisi diam-diam untuk menciptakan ketidakpastian. (Maliki, 2004).

Perilaku Anggota DPR

Perilaku anggota DPR praktis kian membuat masyarakat geram dan muak. Sebut saja persoalan ketidak-hadiran, telat, serta tidur pada saat penyelenggaraan sidang. Belum lagi masalah pendapatan serta tunjangan yang tidak kunjung cukup (ingin minta tambah). Kemudian masalah moralitas oknum anggota yang menjadi aktor amatiran dalam video mesum. Dan yang terakhir bergelora adalah masalah renovasi rumah dinas dengan anggaran 350 milyar rupiah. Adapun masalah percaloan pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI yang ditengarai melibatkan Komisi I juga sempat mengemuka.

Isu menyangkut renovasi rumah wakil rakyat ini penting disimak, mengingat pemilihan umum legislatif 2009 mendatang tidak lama lagi bakal digelar. Mendekati rakyat dengan tebar janji dan tebar pesona ketika menjelang Pemilu serta menutup mata dan menyumbat kuping tatkala rakyat berteriak karena tertindas adalah suatu pola yang unik di tengah demokrasi prematur masih membungkus Indonesia. Dengan segala kekentalan dan kelelahan jiwa, meniscayakan rakyat untuk sampai kepada sikap: wakil rakyat yang berkarakter ganda jangan dipilih lagi pada pemilu legislatif 2009 mendatang.

Hitung-menghitung soal anggaran adalah kegemaran anggota DPR. Dan itu tugas mereka. Persoalan alokasi anggaran yang 350 milyar rupiah untuk renovasi rumah dinas mereka itu patut dikritisi mengingat, sebagaimana data yang dilansir oleh Bank Dunia (2006), bahwa 49% dari total penduduk Indonesia masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2 US dollar sehari (dikategorikan miskin). Ini berarti separuh dari penduduk Indonesia adalah miskin. Belum lagi jika dirinci menyangkut seperangkat kebutuhan pokok lainnya yang masih belum terpenuhi semisal; hunian yang layak, pangan yang cukup, pakaian yang memadai, akses kepada air minum yang bersih dan sehat, listrik/sarana penerangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, tabungan hari tua, dan asuransi.

Betapa banyak masyarakat yang masih menempati hunian yang belum layak/bermartabat untuk manusia: di kolong jembatan, di pinggiran kali yang kumuh. Belum lagi mereka yang mengalami musibah bencana alam semisal tsunami, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan angin puting beliung, yang mengharuskan mereka untuk menempati tenda-tenda di pengungsian sementara. Buktinya, rekonstruksi perumahan untuk korban tsunami di Aceh dan Pangandaran serta gempa bumi di Bengkulu dan bagian barat Sumatera juga belum rampung.

Di sisi lain, ketika sebagain rakyat mengais rezeki dengan berjualan di kaki lima, maka eksekusi penggusuran menjadi suatu hal yang membuat mereka menjerit dan berteriak. Kejadian terakhir adalah penggusuran pedagang di Pasar Bekasi dan di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Tak heran jika “letupan kemarahan pedagang” berbenturan dengan “tindakan koersif/paksaan” dari aparat kerap menyertai gelar penggusuran. Karena 1 atau 2 jam bagi “rakyat biasa” amat berharga guna mengisi perut dan memenuhi kebutuhan pokok mereka. Lain halnya dengan anggota DPR. Satu atau dua jam bagi mereka bisa menghasilkan “kenikmatan” yang banyak. Seharusnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Mustofa (Guru Besar Kriminologi UI); sejahterakan dulu rakyat, baru sang penguasa bisa menindak/menghukum masyarakat yang melanggar ketentuan.

Rakyat dan para wakilnya adalah sama. Sama-sama manusia. Jika seorang “rakyat biasa” makan, maka nikmat kenyang yang dirasakan adalah sama persis dengan yang dirasakan oleh sang wakil. Jika seorang “rakyat biasa” bahagia, maka rasa bahagia yang dirasakan adalah sama dengan yang dirasakan oleh sang wakil. Sekali lagi, karena mereka sama-sama manusia. Akan tetapi, yang membedakan mereka adalah peran dan tanggung jawab serta faktor keberuntungan. Adakalanya “bahagia” yang dirasakan oleh sang “wakil” tidak sama dengan yang dirasakan oleh seorang “rakyat biasa” karena sang wakil merasa masih belum puas dengan nikmat yang sudah diperoleh.

Jika melihat Indonesia secara agregat, maka persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya masalah vertikal (kaya dan miskin). Tetapi juga masalah horisontal (celah infrastruktur; listrik, jalan, jembatan, air bersih). Artinya, horisontal antara pembangunan di Indonesia bagian Barat dan pembangunan di Indonesia bagian Timur, serta horisontal antara lintas-pulau dan lintas-golongan. Karena ada persoalan di situ. Sehingga, tercipta suatu pembangunan yang berkesinambungan secara merata dan meluas hingga ke pelosok daerah.

Rakyat dengan wakil rakyat, ada apa dengan mereka? Ironi dari sebuah Indonesia ialah, bahwa kendatipun wakil rakyat konon memiliki “nurani kemanusiaan”, hanya segelintir dari mereka yang menjadi aktor yang baik untuk mendengar teriakan dan suara serak dari mulut rakyatnya, bunyi dari dalam otak rakyatnya, serta bunyi dari dalam perut rakyatnya. Bagian terbesar dari rakyat Indonesia mutlak hidup di dalam hunian yang layak bagi manusia. Oleh karena itu, rumah wakil rakyat jangan direnovasi dulu. Perbaiki dulu hunian rakyat agar layak ditempati.