(Versi ringkasnya dimuat di kolom Opini Pembaca, Media Indonesia, Rabu, 5 November 2008 )

Versi Online: http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NDE0NDQ=

Dalam jangka panjang, yang paling mendesak ialah bagaimana sebagian besar penduduk Indonesia dapat menikmati kesejahteraan. Pasalnya, ketika semua warga negara telah menyerahkan sebagian ‘kedaulatannya’ kepada negara, harapannya ialah negara mutlak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Di samping itu, fungsi negara untuk menjaga order (ketertiban), adapun pelayanan terbaik itu mencakup ketersediaan basic human needs (sandang, pangan, hunian yang layak, akses pendidikan, kesehatan, air bersih, pelistrikan, berbagai infrastruktur pendukung, dsb) serta pemenuhan hak-hak dasar (rasa aman dari berbagai ancaman dan gangguan).
Jika pelayanan itu tidak diberikan, warga negara pun mengutuk di dalam hatinya, apa gunanya negara kalau hidup masih belum layak dan bermartabat? Harapannya ialah negara, melalui penyelenggaranya, mampu memproduksi kebijakan yang unggul (excellent public policy) (Riant Nugroho, 2008). Itu pun juga harus ditopang dengan pilar-pilar kesisteman, perangkat, jajaran, regulasi, dan kerangka/matriks kerja yang jelas yang setidaknya mampu meng-cover sebagian besar kepentingan warga negara. Jika pilar-pilar itu masih saja dinikmati oleh segelintir kalangan/pemodal besar (atau yang akrab dengan penguasa), warga negara pun kembali bergumam, apa gunanya negara jika belum terlihat perubahan mendasar di dalam hidup kita?
Berbagai ratapan, kutukan, dan gumaman pedas ini niscaya akan senantiasa terletup terus-menerus dari kalangan/masyarakat yang tidak beruntung. Agaknya, berbagai media massa telah intens dan tidak luput dalam memberitakan ihwal ketimpangan ekonomi serta berbagai tarik-menarik yang begitu alot antara aspek kemanusiaan dan kekuasaan di negeri ini.
Sabang-Merauke dan Miangas-Pulau Rote seharusnya tidak tersambung hanya secara geografis, tetapi juga terhubung dari segi ekonomi yang berkeadilan. Dalam kondisi yang amat pahit inilah dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu memberikan perubahan mendasar bagi nasib sebagian besar rakyat kecil. Munculnya berbagai tokoh menjelang Pemilu 2009 patut direspons baik. Akan tetapi, tokoh yang terlalu percaya diri namun kurang dari segi kompetensi, layak dicermati dengan kritis.
Setelah meneguk secangkir kopi hangat di kantin kampus, saya berbisik kepada seorang rekan, “Benar juga ada istilah: Raja adil, raja disembah. Raja lalim, raja disanggah.” Dengan muka serius dan tatapan yang tajam, rekan saya tadi merespons, “Gue ingin presiden baru yang bela rakyat kecil!”
Jika kelak kepemimpinan nasional baru 2009 sudah terpilih, toh masih belum ada perbaikan mendasar, berbagai gumaman/kutukan awal tadi pun akan kembali menggelegar, apa gunanya negara jika hidup masih belum layak dan bermartabat? Atau barangkali, “Aku sungguh menyesal memilih beliau kalau ternyata jadinya kayak gini.“
Saya sendiri tidak menghendaki berbagai kutukan itu muncul pada rentang 2009-2014 kelak. Hanya figur yang tanggap akan persoalan masyarakat di level bawahlah yang akan terpilih. Hanya figur yang berkomitmen kuat untuk tidak pilih-tebang dalam penegakan hukumlah yang bakal terpilih.
Terlepas dari berbagai survei/polling yang telah dilakukan, kepada Pak SBY, Pak JK, Ibu Mega, Pak Wiranto, Pak Prabowo, Pak Soetrisno Bachir, Bang Yos, Pak Slamet Subiyanto, Pak Yusril, Bung Akbar, Pak Sultan, Bung Fadjroel, Bung Yudhy, Bung Rizal, dan siapa saja yang punya niat bersih, Anda semua memiliki peluang yang sama untuk (kembali) memimpin negeri ini. Ibarat sebuah balap mobil. Tidak berarti gambaran keadaan di awal menjadi penentu kemenangan. Tapi, bisa jadi, senyum merekah pada menit penghujung, yakni kemampuan menyalip di tikungan terakhir, berhasil sampai di garis finis, dan Anda tampil sebagai pemenang/pemimpin. Kecuali jika ada yang terganjal aturan sejak awal garis start.
Nah, persoalan siapa yang bakal diserahi mandat dan siapa pula yang belum dipercaya, kita lihat saja balapan di gelanggang pemilihan tahun depan. Yang terpilih jangan menepuk dada mengingat beban berat bakal dipikul dan Anda akan berbelanja masalah. Bagi yang belum terpilih juga harus legowo karena Anda masih bisa membangun negeri ini dengan cara yang lain. Pilkada di Sumatra Selatan dan Maluku Utara adalah pelajaran yang amat mahal bagi Pilpres 2009 mendatang.
Entah mengapa, seketika saya tersentak, rekan yang lain menepuk bahu saya seraya bertanya, “Kalau ada calon pemimpin yang jika sahabat karib ataupun sanak saudaranya melanggar aturan, dan masih belum terjamah hukum, gimana? Ah, saya hanya bisa menjawab, “Lord Acton kan sempat berpesan kepada kita, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Toh rakyat sudah membidik mulai dari sekarang. Sambil tersenyum getir, kami lantas mengakhiri diskusi kecil di kantin kampus petang itu.***

Iwan Sulistyo
Mahasiswa FISIP UI
iwsu50@yahoo.com