Tampilnya Chindia (China dan India), sebagai kekuatan yang bakal setara Uni Eropa dan Amerika Serikat, kerap memukau sebagian besar kita. Keberhasilan dua negara itu bukan tanpa biaya tinggi. Disadari, kemiskinan di Chindia masih tetap ada kendati relatif sedikit. Namun, dua negara ini sadar benar bahwa hanya dengan perangkat otak yang kuatlah mereka mampu kompetitif di pasar global.

Bukan berarti Indonesia harus meniru China ataupun India dalam mengelola ekonominya. Tidak berarti pula Indonesia membangun suatu zona ekonomi khusus persis menyerupai China. Akan tetapi, penting untuk pemerintah membangun suatu sistem yang berkeadilan, yakni menghadirkan suatu birokrasi yang nyaman, ringkas, dan tidak menyulitkan bagi siapa saja yang hendak berinvestasi di Tanah Air, tanpa harus menutup mata terhadap amanah Pasal 33 UUD 1945.

Jangan sampai pada Juli mendatang, saat di mana seorang putera terbaik bangsa terpilih sebagai presiden RI baru, “suasana kebathinan” sebagian besar masyarakat Indonesia masih kental dengan tanda tanya karena sang RI-1 tidak memiliki arah yang jelas atau bahkan lupa akan segala janji-janjinya.

Pada akhirnya, stabilitas diperlukan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan yang merata dan meluas memungkinkan untuk menciptakan lebih banyak lagi individu maupun kelompok masyarakat di Indonesia yang terangkat harkat dan martabatnya melalui pemenuhan akan 5 (lima) hak dasar: hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Kelima hak yang tentu saling terpadu, terintegrasi, dan tak terpisahkan satu dengan yang lain.

Untuk pulih dari krisis global, tentu tidak cepat. Dengan pertumbuhan ekonomi 4-5% saja, mungkin sudah menggembirakan. Presiden terpilih nanti bukan seorang yang punya tongkat ajaib yang secara simsalabim sanggup menjawab dan melahap habis segala masalah bangsa.

Saatnya kian dekat untuk meninggalkan lingkaran setan “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” dengan betul-betul menoleh ke ranah yang lebih penting dan sangat massif, yakni: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa itu, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi letupan-letupan di pelbagai pelosok. Perut yang lapar dan ketimpangan ekonomi niscaya menjadi salah satu penyebab.

Sang RI-1 harus mampu menangkap lantas mengejawantahkan pesan sejarah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Mungkin tidak memaksakan diri untuk lari cepat. Namun bisa dengan maraton secara perlahan, tapi mantap.

Beberapa waktu lalu, mantan Presiden BJ Habibie menyarankan, penting untuk pemerintah merancang suatu GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Saran itu dapat dimaknai sebagai bagian dari koreksi atas keberlanjutan reformasi yang telah berjalan lebih satu dekade. Saran beliau ini berdasar dan patut direnungkan. GBHN layak ditilik bukan sebagai suatu produk Orde Baru yang mengandung energi negatif. Presiden terpilih, bisa merinci visi (arah) serta misinya dalam GBHN.

Betapa banyak capres yang cerdas beretorika kualitatif. Namun, hanya segelintir yang tegas dalam bersikap ke mana arah ekonomi yang hendak dijalankan. Sayang sekali, hanya sedikit pula dari mereka yang cekatan dalam menutur dengan nada kuantitatif, terukur, dan realistis.(*)

Iwan Sulistyo, Mahasiswa Kriminologi UI