Arah Ekonomi Sang Capres?

Tampilnya Chindia (China dan India), sebagai kekuatan yang bakal setara Uni Eropa dan Amerika Serikat, kerap memukau sebagian besar kita. Keberhasilan dua negara itu bukan tanpa biaya tinggi. Disadari, kemiskinan di Chindia masih tetap ada kendati relatif sedikit. Namun, dua negara ini sadar benar bahwa hanya dengan perangkat otak yang kuatlah mereka mampu kompetitif di pasar global.

Bukan berarti Indonesia harus meniru China ataupun India dalam mengelola ekonominya. Tidak berarti pula Indonesia membangun suatu zona ekonomi khusus persis menyerupai China. Akan tetapi, penting untuk pemerintah membangun suatu sistem yang berkeadilan, yakni menghadirkan suatu birokrasi yang nyaman, ringkas, dan tidak menyulitkan bagi siapa saja yang hendak berinvestasi di Tanah Air, tanpa harus menutup mata terhadap amanah Pasal 33 UUD 1945.

Jangan sampai pada Juli mendatang, saat di mana seorang putera terbaik bangsa terpilih sebagai presiden RI baru, “suasana kebathinan” sebagian besar masyarakat Indonesia masih kental dengan tanda tanya karena sang RI-1 tidak memiliki arah yang jelas atau bahkan lupa akan segala janji-janjinya.

Pada akhirnya, stabilitas diperlukan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan yang merata dan meluas memungkinkan untuk menciptakan lebih banyak lagi individu maupun kelompok masyarakat di Indonesia yang terangkat harkat dan martabatnya melalui pemenuhan akan 5 (lima) hak dasar: hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Kelima hak yang tentu saling terpadu, terintegrasi, dan tak terpisahkan satu dengan yang lain.

Untuk pulih dari krisis global, tentu tidak cepat. Dengan pertumbuhan ekonomi 4-5% saja, mungkin sudah menggembirakan. Presiden terpilih nanti bukan seorang yang punya tongkat ajaib yang secara simsalabim sanggup menjawab dan melahap habis segala masalah bangsa.

Saatnya kian dekat untuk meninggalkan lingkaran setan “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” dengan betul-betul menoleh ke ranah yang lebih penting dan sangat massif, yakni: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa itu, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi letupan-letupan di pelbagai pelosok. Perut yang lapar dan ketimpangan ekonomi niscaya menjadi salah satu penyebab.

Sang RI-1 harus mampu menangkap lantas mengejawantahkan pesan sejarah: mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Mungkin tidak memaksakan diri untuk lari cepat. Namun bisa dengan maraton secara perlahan, tapi mantap.

Beberapa waktu lalu, mantan Presiden BJ Habibie menyarankan, penting untuk pemerintah merancang suatu GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Saran itu dapat dimaknai sebagai bagian dari koreksi atas keberlanjutan reformasi yang telah berjalan lebih satu dekade. Saran beliau ini berdasar dan patut direnungkan. GBHN layak ditilik bukan sebagai suatu produk Orde Baru yang mengandung energi negatif. Presiden terpilih, bisa merinci visi (arah) serta misinya dalam GBHN.

Betapa banyak capres yang cerdas beretorika kualitatif. Namun, hanya segelintir yang tegas dalam bersikap ke mana arah ekonomi yang hendak dijalankan. Sayang sekali, hanya sedikit pula dari mereka yang cekatan dalam menutur dengan nada kuantitatif, terukur, dan realistis.(*)

Iwan Sulistyo, Mahasiswa Kriminologi UI

Janji Setengah Dekade

Oleh IWAN SULISTYO

(dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Kolom Suara Mahasiswa, Seputar Indonesia, Selasa 31 Maret 2009)

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/225316/

KETIKA petani menyemai benih, ritus alam menjanjikan waktu untuk memanen/memetik. Keunggulan hasil panen tergantung mutu benih serta dinamika cuaca dan iklim.

Jika petani di sawah/ladang menyemai benih, lain halnya dengan politisi yang akhir-akhir ini sibuk menyemai janji. Mereka sibuk bersolek memuji diri sendiri dengan aneka jargon. Seperti halnya slogan kampanye Obama di AS, untuk Indonesia, hope (harapan) dan change (perubahan) bisa jadi kenyataan atau justru tidak sama sekali.

Keadaan dekade mendatang (2009–2014) akan sangat ditentukan oleh sebagian besar masyarakat sebagai konstituen. Calon apa pun itu, yang hendak dipilih, harus memenuhi syarat berat: bisa membantu sebagian rakyat membangun fasilitas kesehatan, pendidikan terjangkau, akses air bersih, hunian yang berinstalasi listrik, serta membantu membangun jalan dan jembatan untuk menopang kehidupan rakyat.

Lebih mendesak lagi, rakyat butuh calon yang tidak enggan berpikir untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan rasa aman. Daya beli rakyat secara ekonomi harus meningkat. Saya takut, rakyat nyontreng di TPS dengan setengah hati. Rakyat akan memilih calon yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang teruji, bukan yang gemar tebar janji, lantas bikin sakit hati. Yang pasti, rakyat cerdas dalam memilih. Itu harus disadari.

Dalam sikon tertentu, tatkala berucap jujur sudah tidak mungkin lagi dilakukan, bohong pun terpaksa digelar. Mungkin segelintir politisi pilih jalan tengah saja, yakni setengah janji setengah bohong. Barnes di dalam bukunya A Pack of Lies, Sosiologi Kebohongan dan Psikologi Akal Bulus mengungkapkan, cara paling umum yang dilakukan oleh seorang pembohong untuk mencapai maksudnya adalah dengan membuat suatu pernyataan yang bisa diterima oleh si korban sebagai suatu kebenaran (1994).

Sebaliknya, kata Saint Agustine, korban kebohongan ialah mereka yang tertipu karena menganggap salah pernyataan yang benar (1952). Bagi yang menyemai janji, lantas menunjukkan bukti dengan cara yang bermartabat, niscaya buah manis akan dipetiknya.

Bahkan, trust (kepercayaan) akan datang mendekapnya. Apresiasi niscaya datang dari kelompok yang berseberangan pandangan dengannya. Mendiang nenek saya pernah berpesan: “Kalau kamu berjanji (kepada siapa saja, apapun itu) mutlak ditepati!” Bagi yang telanjur berisik bicara ini dan itu pada saat kampanye, kemudian terpilih, lalu dia ingkar janji setengah dekade, saya rasa itu urusan dia dan Tuhannya.(*)

Iwan Sulistyo, Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia

iwsulistyo@gmail.com