Feeds:
Posts
Comments

http://staff.unila.ac.id/iwansulistyo/

Thank you!

(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Haluan, 27/3/2014; http://issuu.com/haluan/docs/hln270314)

Tajuk Haluan (19/­3), “Selamat Bertugas Brigjen Bambang”, penting dan menarik un­tuk dicermati. Di situ dising­gung sejumlah tantangan yang akan dihadapi Kapolda Sumbar yang baru, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto (kelahiran 1962; lulusan Akpol 1984; kaya penga­laman di bidang reserse; sebelumnya menjabat Karo­sunluhkum, Divkum Polri).

Beberapa tantangan utama itu, antara lain, penertiban tambang liar di sejumlah kabupaten (Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya) serta kerusa­kan lingkungan yang di­akibatkannya. Juga soal bagaimana menekan angka kriminalitas dan, tentu saja, penyelenggaraan pemilihan umum – baik legislatif dan presiden 2014 maupun pemilihan kepala daerah – dalam beberapa waktu mendatang.

Brigjen Bambang mene­gaskan tiga target pokok: (1) “Tidak ada darah mene­tes” (artinya tak ada perke­lahian massa dan pembu­nuhan); (2) “Tidak ada kaca yang pecah” (tak ada perke­lahian dan anarkis); serta (3) “Tidak ada asap di Sumbar terkait dengan pemilu” (tak ada pembakaran dan perusakan). [Haluan, 20/3]

Dari tiga frase bersayap ini, tampak bahwa ia paham terhadap tantangan besar yang sudah di depan mata, yakni Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Ia juga menyadari sepenuhnya, penyelenggaraan demokrasi prosedural di Sumbar mem­butuhkan perhatian dan penanganan ekstra.

Lebih jauh, sebagai polisi sipil di tengah lalu-lintas kepentingan politik antarelit, aktor, dan faksi dari tingkat provinsial hingga lokal, ia berkomitmen untuk tetap di posisi netral dan profe­sional. Komitmen yang lebih rinci, misalnya, juga tampak ketika Brigjen Bambang mengunjungi redaksi sejum­lah harian lokal di Sumbar, Senin (24/3) lalu.

Tahun ini adalah tahun politik. Apapun bisa terjadi dan siapapun bisa berbuat out of control. Praktis, makna terhadap pengertian “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana; serta sebe­rapa banyak?” sangat terasa kental dalam tahun ini.

Bagaimanapun, upaya sang Kapolda hanya akan berarti manakala gelanggang pemilu diisi dengan etika, moral, dan kesantunan berpolitik. Di samping memperkuat konsolidasi internal tiap partai politik, para elit lokal juga harus mampu mengendalikan pendukungnya; terutama di tingkat akar rumput. De­ngan harapan, tidak ada gesekan kecil yang dapat memicu benturan dan letu­pan besar. Kita semua berharap, kelak, jika terjadi “selisih perolehan suara yang tipis” ataupun keke­cewaan terhadap ‘wasit’, itu tidak secara signifikan memengaruhi stabilitas keamanan.

***

Setiap perwira tinggi kepolisian yang ditunjuk menjadi pimpinan puncak pada tingkat provinsi di Indonesia adalah mereka yang telah berpengalaman, pun dibekali wawasan kepe­mimpinan dan manajerial. Karena itu, mereka akan selalu memiliki tantangan yang variatif dan kon­tekstual. Ragam tantangan itu sifatnya cair; ia menyatu dengan dimensi kehidupan yang luas dan dinamis. Tinggal bagaimana memas­tikan bahwa panel-panel, sistem, dan komponen yang bergerak di bawah komando mereka bekerja dengan baik.

Dibanding dengan, misal­nya, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua (semua­nya Polda tipe A; dijabat bintang dua), Sumbar relatif memang bukanlah provinsi yang terlalu besar dan strategis, apalagi secara ekonomi. Namun, bukan berarti Sumbar adalah pos yang tidak penting.

Dengan total populasi nyaris 5 juta jiwa (mayo­ritas adalah muslim yang relatif kuat dengan nilai-nilai adat Minangkabau, termasuk budaya merantau-nya), jumlah penduduk miskin sekitar 380.626 jiwa (September 2013), angka pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 150,7 ribu orang (bertambah 8,5 ribu orang dari Agustus 2012; jumlah trend pengangguran laki-laki mengalami kenai­kan dan perempuan menga­lami penurunan dalam interval ini), serta pertum­buhan ekonomi pada 2011 sebesar 6,22% [semua meru­juk data BPS Sumbar], dan bahkan tidak pula memiliki sumber daya alam yang melimpah; Sumbar justru menyimpan potensi untuk menjadi salah satu contoh pembangunan kemitraan strategis antara polisi dan masyarakat. Ia juga dapat sebagai laboratorium masa­lah-masalah sosial-ke­masya­rakatan.

Dua simpul

Bila mengamati kinerja institusi kepolisian secara umum, ‘dimensi kunci’ yang layak diungkap adalah trust (kepercayaan). Kepercayaan yang tinggi amat tergantung pada citra positif yang dibangun. Dari sini kita bisa mengurainya ke dalam dua simpul penting.

Pertama, ihwal tugas utama kepolisian: “memeli­hara keamanan dan keter­tiban masyarakat, menegak­kan hukum, serta membe­rikan perlindungan, pengayo­man, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” (UU No. 2/2002 tentang Polri).

Ketersediaan infrastruk­tur ruang publik yang semakin baik, tidak menyu­sutnya jumlah penduduk miskin, dan kian bertambah­nya jumlah kelas-menengah – pada saat yang sama – niscaya menyimpan persoa­lan besar. Sebagai provinsi yang berada di tengah Pulau Sumatera, Sumbar juga sangat rawan akan kejaha­tan lintas-provinsi dan bahkan lintas-negara.

Sungguhpun kejahatan, sebagaimana yang dikatakan sosiolog terkemuka dunia – Emil Durkheim, dipan­dang sebagai gejala yang normal di dalam masya­rakat; tetapi, upaya mene­kan crime rate (angka kejahatan) hingga ke titik terendah membutuhkan kerjasama multi-sektor, tidak hanya kepolisian. Lagipula, menurunnya fear of crime (rasa takut akan kejahatan) juga membu­tuhkan peran media massa yang profesional.

Menanggulangi kejaha­tan jalanan bertaut dengan seberapa besar peran peme­rin­tah daerah dalam me­nangani angka pengang­guran usia produktif. Keter­sediaan pelatihan keteram­pilan, modal, dan birokrasi yang efektif dan efisien menjadi suatu yang tak terhindarkan. Alhasil, semua unsur pemerintah daerah harus kompak untuk mene­kan angka putus sekolah.

Kesempatan memperoleh kredit lunak, dari bank ataupun pemerintah, untuk modal berwirausaha bagi masyarakat harus didukung oleh karakter dan mentalitas manusia yang pekerja keras, gigih, bersemangat, kreatif, dan pantang menyerah.

Hampir semua pemikir kriminologi sadar, tiada ‘resep jitu’ atau ‘jawaban tunggal’ dalam mencegah kejahatan. Namun, atas dasar kajian yang kompre­hensif, polisi yang cerdas akan selalu memiliki strategi untuk membunuh pola tindak kejahatan, khususnya kejahatan jala­nan, sejak dari embrio. Sementara, untuk kejahatan kerah putih (White-Collar Crime; melibat­kan kelas atas), tentu butuh penanga­nan dan keberanian tersen­diri.

Selain itu, dinamika penegakan hukum dalam spektrum ekonomi-politik (sejumlah titik yang me­nyim­pan kekayaan alam/mineral) pun membutuhkan kehati-hatian. Dialog yang intensif dan saling mema­hami perbedaan cara pan­dang antarpihak untuk mencapai kata mufakat penting dilakukan.

Bila kepolisian berkomit­men terhadap upaya untuk semakin melindungi, mela­yani, dan mengayomi dalam ‘menggunakan’ serta ‘mene­gak­kan hukum’; wujud itu niscaya akan terlihat dari kian baiknya citra. Itu akan terbaca dari cepat-tanggap dan responsifnya mereka terhadap aduan masyarakat.

Kedua, soal community policing (sebagian pakar di Indonesia menerje­mahkan­nya sebagai ‘pemolisian komuniti’; sebagian lainnya ‘perpolisian masyarakat’, Polmas). Terle­pas dari perdebatan akade­mik soal penggunaan istilah serta bagaimana mengukur kegu­naan atau bahkan keberha­silan dalam konsep ini, kita rujuk saja Skep Kapolri No. 737/2005 (disem­purnakan dengan Peraturan Kapolri No. 7/2008) yang intinya Polmas mengandung tujuan agar rakyat dan aparat kepolisian bersinergi guna menyele­saikan pelbagi per­soa­lan sosial dalam kehidu­pan masyarakat dan mendu­kung nilai-nilai kema­­nu­siaan.

Sejauh pengamatan saya, upaya membangun Polmas di Sumbar dilakukan dengan cukup serius dan intensif. Salah satunya oleh jajaran kepolisian di Kabupaten Dharmasraya. Sang Kapolres paham konsep dan juga cekatan dalam menerap­kannya di lapangan. Walau masih terdapat kekurangan, tentu upaya itu layak diapresiasi.

Daya dukung yang ber­sum­ber dari kearifan lokal Minangkabau memung­kinkan implementasi prog­ram Polmas berjalan dengan baik. Sebab, di ranah Minang terdapat apa yang disebut sebagai tungku tigo sajarangan; suatu keterpa­duan erat antara tiga unsur penting dalam masya­rakat(niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai).

Terlepas dari pergeseran makna filosofis adat itu dalam kondisi kekinian, beban Brigjen Bambang akan menjadi lebih ringan. Tinggal bagaimana memperkuat koordinasi dengan jajaran pada tingkat kabupaten/kota. Betapapun jitu program yang ada, ia harus terlaksana dengan mantap oleh jajaran di lapangan.

Penting pula untuk mendorong jajaran kepolisian di daerah agar memperkuat Polmas. Hal yang tidak dapat diabaikan ialah memperbanyak varian program dengan menjangkau lintas-usia dan lintas-kelompok. Mengintensifkan kemitraan dengan masyarakat, misalnya sosialisasi lewat jejaring sosial (24 jam sehari; utamanya menjangkau kelas-menengah yang rentan menjadi korban kejahatan), niscaya akan lebih efisien.

Di samping “pemenuhan aneka kebutuhan pokok dan disiplin sosial memang adalah kunci stabilitas dari suatu daerah”; namun, kemitraan polisi-masyarakat merupakan aspek yang kritikal bagi pencapaian tertib hukum dan tertib sosial; termasuk usaha menyebarluaskan kampanye sadar hukum dan tertib berlalu-lintas agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya.

Kendati Polri hanya memperoleh alokasi angga­ran yang terbatas, sekitar Rp45 triliun untuk 2014 (termasuk tambahan Rp1 triliun bagi penyelenggaran Pemilu); akan tetapi, meng­ha­dirkan ‘rasa aman dan tenang’ di tengah rakyat adalah bagian penting dari pilar penopang kesejahteraan dalam arti yang sangat luas.

***

Kesemua ragam tanta­ngan di atas, dengan demi­kian, mensyaratkan kerjasa­ma yang terpadu dan sepe­nuh hati dari semua lapisan masyarakat; khusus­nya dalam memberantas kejaha­tan kekerasan yang akhir-akhir ini – sejauh penga­matan saya – cukup intens dan meresahkan.

Keamanan di Sumbar, sebagaimana provinsi-pro­vinsi lainnya, harus dita­ngani secara lintas sektor dan lintas disiplin; utama­nya secara krimino­logis, sosiologis, antropologis, dan demografis.

Ketika hendak menutup tulisan ini, sembari menik­mati secangkir kopi; entah mengapa, tiba-tiba saya teringat kata-kata Albert Einstein, seorang ilmuwan besar dunia: “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.

Selamat mengabdi di Ranah Minang, Jenderal.

(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Harian Haluan, 18/3/2014, http://issuu.com/haluan/docs/hln180314).

Beberapa waktu la­lu, seorang dosen cemerlang yang kebetulan men­jabat se­bagai salah satu direktur jenderal di suatu kementerian menjadi sorotan publik. Ia diduga kuat melakukan ‘plagiat’, yakni tindakan mengakui (sebagian atau keseluruhan) ide pihak lain sebagai buah pemi­kirannya sendiri. Meminta maaf secara terbuka, ia akhirnya bersikap kesatria.

Itu bukanlah kasus baru di Indonesia. Dengan be­ragam pola, sederetan kasus dugaan penjiplakan juga telah terekam dalam ingatan kita. Saya tidak akan menyebut nama-nama me­reka. Rasaya tidak elok.

Plagiarisme adalah isu yang sangat sensitif, teru­tama di kalangan akademisi. Ia bisa dilakukan secara sengaja atau tidak oleh kalangan kampus atau masyarakat umum. Karena berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika, moral, dan bahkan hukum; tindakan itu dianggap aib, sesuatu yang amat memalukan.

Bagaimanapun, kasus plagiarisme yang mencuat di Tanah Air, bahkan yang juga pernah terjadi di beberapa negara, selalu menarik untuk disimak dan dijadikan pelajaran berharga bagi kita di Sumatera Barat. Saya sebut itu sebagai ‘pelajaran berharga’, dengan harapan, agar tidak terjadi lagi di masa depan. Namun, buktinya, history repeats itself. Ya, sejarah mengulang dirinya sendiri.

Sampai di titik ini, kita patut merenung secara total: apa yang harus dilakukan? Dari mana memulainya agar tindakan plagiat tak terulang lagi, terutama di dalam lingkungan akademik?

Lewat pelbagai aturan, pemerintah telah berupaya memberikan instrumen dan mekanisme guna mengatur, mengawasi, hingga me­nindak. Di dunia ini tidak ada ‘rumus sapujagad’ atau ‘tongkat ajaib’ untuk me­mus­nahkan ragam tindakan yang tidak beretika ataupun tindakan yang, pada kadar tertentu, disebut sebagai kejahatan. Di dalam setiap diri manusia, kelompok, negara-bangsa, dan bahkan sebuah peradaban akan selalu bersemayam sejarah masa lalunya, entah manis ataupun pahit, dengan kadar yang beragam.

Para akademisi, di ham­pir semua institusi pen­didikan, paham bahwa “fakta, peristiwa sejarah, pemahaman serta informasi yang bersifat umum dan telah diketahui oleh publik luas” mungkin tidak me­mer­l­ukan kutipan di dalam sebuah tulisan. Kecuali untuk kasus-kasus tertentu, si penulis memandang perlu memberikan tambahan informasi atau komentar spesifik pada catatan kaki. Namun, tatkala itu sudah menyangkut data ataupun pemikiran dari pihak ter­tentu, ia mutlak men­cantumkan ‘sumber’.

Mengutip berarti meng­hargai ‘buah pikir’ manusia sebelumnya. Ia juga bermak­na wujud kerendahan hati bahwa gagasan manusia masa kini sesungguhnya dibangun dan dikonstruksi dari aneka pemikiran ma­nusia terdahulu.

Dengan mencantumkan sumber atau rujukan di dalam tulisan, terutama tulisan akademik, akan memungkinkan semua pi­hak yang berkepentingan untuk melakukan ‘pene­lusuran’ dan review; entah mereka berusaha menjawab keingintahuan soal mengapa dan bagaimana ide-ide itu dibangun; mengoreksi atau­pun menguatkan sejumlah argumen atau data yang tersaji; dan sebagainya. Dinamika itu berada dalam suatu ruang dialektis.

Menanamkan dan me­nularkan perilaku yang menjunjung tinggi etika dan integritas akademik dapat dimulai dari ‘mahasiswa baru’ pada tahun ajaran baru di perguruan tinggi. Itu terlepas dari derajat tinggi-rendah kemampuan dalam menulis yang mereka bawa dari jenjang pendidikan tingkat menengah.

Kendatipun pengetahuan, pemahaman, dan keteram­pilan menulis akan berkem­bang seiring berjalannya masa studi di kampus; namun, semester pertama adalah fase penting bagi mereka dalam proses pem­bentukan karakter. Mereka adalah generasi muda yang kritis sekaligus paling krusial.

Upaya menghindari pla­gia­risme yang dimulai dari mahasiswa baru ini, bagai­manapun, berkaitan erat dengan aspek penulisan yang sifatnya sangat teknis. Karena itu, pelbagai diskusi kecil, workshop, atau bah­kan seminar penulisan yang digelar di kampus menjadi sangat penting; dan memang seharusnya dilakukan. Syukur-syukur itu difasilitasi oleh perangkat universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Sasaran yang hendak dituju adalah bagaimana membuat rata-rata maha­siswa baru memiliki ke­mam­puan yang bernas dan cermat dalam menulis secara akademis. Sehingga, ketika di penghujung masa studi, mereka akan telah memiliki cukup keterampilan serta rasa percaya diri untuk menulis tugas akhir atau skripsi.

Intinya, para mahasiswa baru harus diberi sejumlah kemampuan mendasar da­lam penulisan. Hal itu, misalnya, berkaitan dengan: bagaimana berpikir logis dan sistematis yang terlahir dalam bentuk argumen yang kuat? Bagaimana cara mengutip? Apa saja ragam aturan dan styles pengutipan yang tersedia di dunia akademik secara universal? Apakah sumber yang di­rujuk itu adalah sumber utama atau ia justru adalah yang kedua atau bahkan telah dikutip oleh penulis ketiga? Selain itu, bagai­mana pula teknis menulis ringkasan dan parafrase?

Dengan begitu, mereka akan dapat mengidentifikasi: Bagian mana yang meru­pakan pandangan baru atau argumen orisinal dari si penulis; mana yang meru­pakan kutipan langsung; dan mana pula hasil ring­kasan atau parafrase yang mendukung argumen sang penulis di dalam sebuah tulisan? Kesemuanya itu memang membutuhkan kecerdasan yang cukup. Kesemuanya itu juga berada dalam kerangka dan tujuan besar: “guna membentuk watak serta pola pikir manusia yang sistematis dan bertanggung jawab.”

Maka, aktivitas mem­baca menjadi suatu kebutuhan dan keharusan. Para dosen dan mahasiswa senior me­miliki tanggungjawab ber­sama untuk menularkan ‘budaya rajin membaca’ kepada para mahasiswa baru. Mereka harus mem­perluas jangkauan bahan bacaan; khususnya pada disiplin yang tengah mereka tekuni dan juga pada bi­dang-bidang lain yang penting demi menopang jenjang karier mereka kelak di dunia kerja.

Kedudukan terhormat dan percikan sinar cemer­lang suatu kampus, ter­masuk kualitas para lulu­sannya, akan sangat tergan­tung pada seberapa kuat minat baca para maha­siswanya dan seberapa ‘hidup’ perpustakaannya. Perpustakaan adalah jantung akademik dari suatu kam­pus. Sebagai ruang sentral, ia harus diisi dengan keter­sediaan referensi yang lengkap dan terbaru walau­pun me­mang para maha­siswa dapat menjaring secara selektif bahan bacaan yang berlimpah dari internet.

Membaca adalah akti­vitas memaknai potongan kecil kenyataan dari realitas kehidupan yang serba luas dan serba kompleks. Dengan membaca, kita terdorong untuk menggali misteri kehidupan yang diciptakan Sang Pencipta. Lebih dari itu, lewat membaca, kita akan terinspirasi, semakin sadar, dan rendah hati bahwa ternyata masih banyak hal yang belum diketahui.

Saya yakin, di setiap kampus di Sumatera Barat terdapat banyak pengajar yang visioner. Mereka adalah penyangga dan lentera utama untuk men­cetak generasi muda yang kelak akan lihai-enerjik dalam bekerja, kritis ter­hadap fakta, cermat ter­hadap data, kuat dalam berargumen, hormat ter­hadap sesama, serta ter­hindar dari mimpi buruk plagiarisme.

Memang tidak ada ja­minan bahwa meng­gembleng para mahasiswa baru untuk terampil menulis sejak dini akan berdampak jangka panjang bagi integritas mereka di masa depan.

Akan tetapi, sekali se­seorang – utamanya aka­demisi – menjiplak karya pihak lain, maka, seumur hidup, komunitas akademik tak kan mempercayainya lagi; betapapun banyak dan seberapapun tajam buah pikir orisinal yang telah ia persembahkan bagi persada ilmu pengetahuan di masa lalu. ***

Blog Dosen Indonesia

photo_78387_landscape_650x433

Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia (Peserta Didik) untuk dapat membuat manusia (Peserta Didik) itu mengerti, paham, dan lebih dewasa serta mampu membuat manusia (Peserta Didik) lebih kritis dalam berpikir. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Pendidikan bisa diperoleh baik secarah formal dan nonformal. Pendidikan Formal diperoleh dalam kita mengikuti progam-program yang sudah dirancang secara terstruktur oleh suatu intitusi, departemen atau kementrian suatu Negara. Pendidikan non formal adalah pengetahuan yang didapat manusia (Peserta didik) dalam kehidupan sehari-hari (berbagai…

View original post 939 more words

(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Harian Haluan, 29/6/2013, http://issuu.com/haluan/docs/hln290613).

 

Pemerintah dan Ko­misi I DPR-RI akan membahas Ran­ca­ngan Undang-Un­dang (RUU) tentang Kom­ponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN atau Komcad).

Wacana menjadikan pasal Komcad “naik kelas” menjadi suatu UU tersendiri bukanlah hal baru dan mengejutkan. Sebab, sejak UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disahkan, pada saat yang sama Komcad (dan Komponen Pendukung) juga harus disiapkan (lihat Pasal 7 dan 8).

Pemerintah berhadapan dengan kondisi dilematis. Tidak menyiapkan Komcad berarti tidak menjalankan amanat UU Pertahanan; dan itu adalah pelanggaran serius. Kecuali karena muncul peno­lakan yang keras dari masya­rakat atau alasan politis lain, pemerintah akhirnya memang berpikir untuk merevisi atau mewujudkannya dengan cara yang “agak fleksibel” bagi kepentingan nasional.

Mengingat UU Komcad adalah amanat UU Perta­hanan, saya berpan­dangan, ia penting dan mendesak dalam sistem pertahanan semesta yang kita anut. Namun, bu­kan dalam aspek mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, tetapi lebih kepada bagaimana menyiapkan dan merumuskan bentuk atau pengerahan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional (lihat Pasal 6 RUU Komcad).

Dengan kata lain, upaya mempertangguh pertahanan Indonesia, untuk saat seka­rang, harus tetap fokus pada komponen utama, yakni Ten­tara Nasional Indonesia (TNI), melalui pemutakhiran tek­nologi alutsista (alat uta­ma sistem persenjataan). Agar deterrent effect dapat bekerja dengan signifikan dan kredibel, Indonesia diha­rapkan sanggup me­ngimbangi postur (kekuatan dan kemam­puan) pertahanan sejumlah “negara kunci” di Asia Teng­gara (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Fili­pina). Bila Minimum Essential Forces (MEF) belum terjang­kau, pemerintah harus meng­upa­yakan pembelian alutsista yang teknologinya setara dengan empat negara tetangga itu. (Artikel saya terkait persoalan pertahanan Indo­nesia dalam konteks Dilema Keamanan dan Perimbangan Kekuatan di Asia Tenggara pernah dimuat dalam Haluan, 22/3/2012).

Sebagai negara kepulauan, arah pertahanan (pe­ngang­garan dan pembelian alu­t­sis­ta) hingga 2024 selayaknya tetap dititik-beratkan pada kekuatan maritim, dengan tidak abai akan matra udara dan darat.

Dalam menyusun kebi­jakan pertahanannya (mulai dari sistem, strategi, postur, hinga menghitung anggaran), setiap negara akan selalu merumuskan ancaman yang ia hadapi atas dasar analisis terhadap dinamika lingkungan strategis. Buku Putih Perta­hanan Indonesia, baik yang terbitan 2003 maupun 2008, menyebutkan secara eksplisit bahwa, ke depan, ancaman tradisional (invasi atau agresi militer dari negara luar) kemungkinannya kecil. Na­mun, bukan berarti Indo­nesia abai akan kesiapsiagaannya.

Nah, jika pemerintah me­mahami dan menyadari esensi dari persepsi/perkiraan ini, tentunya RUU Komcad, khu­susnya “keharusan untuk mobilisasi SDM”, masih dapat dikesampingkan.

Lazimnya, negara yang survive secara jangka panjang ialah negara yang tangguh dan piawai dalam mengawaki pelbagai diplomasi serta mengelola sumberdaya perta­hanannya secara pari­purna. Mengisi “soft power” dan “smart power” dengan sumber­daya pertahanan yang ce­merlang tentu tak kalah pentingnya dengan menyokong “hard power”.

Persoalan Utama

Masih menyimpan ragam persoalan, diskusi tentang RUU Komcad tentu bisa meluas dan dapat diteropong dari pelbagai perspektif. Saya melihat, setidaknya ada dua masalah besar. Pertama, soal status “sipil” dan “kombatan” seseorang. Mewajibkan Pega­wai Negeri Sipil (PNS), pekerja dan/atau buruh serta ma­syarakat sipil lainnya untuk mobilisasi guna men­dukung TNI di dalam pertahanan niscaya memunculkan dam­pak serius dan bahkan ber­bahaya (cermati Pasal 8, 29, dan 30 RUU Komcad).

Bagi para mantan prajurit TNI, tentu relatif tak ada masalah. Bagaimana jika PNS, buruh/pekerja, dan ma­sya­­rakat sipil yang sudah terlatih untuk mengangkat senjata diam-diam aktif terli­bat politik praktis? Mere­ka, misalnya, kecewa dengan hasil perolehan suara dan ternyata berkonflik dengan pendukung pasangan lain? Bukankah cukup berisiko bila para buruh menggelar aksi unjuk rasa dan berhadapan dengan aparat kepolisian?

Sebagai manusia, tidak ada jaminan emosi mereka dapat dikendalikan, apalagi jika dikaitkan dengan kultur. Walau sudah agak cerdas; tetapi, saya rasa, sebagian masyarakat kita masih belum matang dalam menggelar demokrasi prosedural; uta­manya di tingkat provinsial dan lokal.

Tidak ada jaminan, di dalam “masa damai” (bukan dalam kondisi latihan dasar kemiliteran dan mobilisasi untuk perang), sipil yang telah terlatih akan cukup kuat untuk menjaga stabilitas dan dinamika di lapangan. Tak mampu menahan diri, jangan-jangan gesekan kecil dalam interaksi sosial keseharian justru dapat menjadi pemicu konflik bersenjata antar­individu atau antar­kelompok.

Cukup sulit mengawasi implementasi di lapangan ketika anggota Komcad yang kembali ke statusnya semula (menjadi warga sipil) untuk melepaskan “status komba­tan”-nya. Jadi, persoalannya bukanlah perhitungan ideal dan seberapa besar dana yang hendak dianggarkan dari Produk Domestik Bruto (PDB) bagi Komcad, tapi lebih ke­pad­a implikasi sosial-politik dalam jangka waktu tertentu yang akan dipikul.

Bila pembentukan SDM Komcad dipandang mendesak, pemerintah bisa memulainya dengan merumuskan tahapan awal. Gagasan menginteg­rasikan semua anggota resi­men mahasiswa (menwa) secara langsung ke dalam komponen cadangan, misalnya, mungkin adalah suatu yang efisien, masuk akal, dan tepat sasaran.

Atau, bisa juga integrasi dari kalangan masyarakat sipil yang ketika mahasiswa pernah digembleng sebagai menwa di kampus. Sementara, generasi muda cemerlang yang pernah menang di gelanggang olimpiade internasional (ilmu eksakta), tidak mesti ikut serta dalam latihan fisik kemiliteran dan “angkat senja­ta”. Sebaliknya, mereka justru dapat berkontribusi dengan cara yang lain untuk per­tahanan kita. Sebagai pe­nyangga komponen utama, mereka dapat berkiprah dal­am “perang otak”, “perang ilmu pengetahuan”, “perang keunggulan teknologi”, dan “perang daya cipta dan inovasi produk militer”.

Konversi “sumberdaya manusia yang unggul” ini ke semua industri strategis pertahanan (PT Pindad, PT PAL, PT DI, dll.) adalah langkah yang sangat pro­duktif.  Di sini akan jelas terlihat betapa pertahanan militer dan nirmiliter saling berpadu dan tak terpisahkan. Bukankah itu juga bagian dari apa yang disebut sebagai “pertahanan semesta”; suatu pertahanan dalam arti yang sangat luas?

Maka, anggota Komcad dari unsur SDM sejatinya tetap pada “fungsi alamiah dan nirmiliter”-nya, yakni mendukung, mempertahankan, dan memenangkan “perang keunggulan antarbangsa” serta memperkuat nilai-nilai luhur dan kekayaan budaya.

Kedua, soal sanksi pidana bagi SDM yang sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi bagian dari Komcad tanpa alasan yang sah dan/atau tipu muslihat sehingga ia tidak ikut (cermati Pasal 38-42). Menyimak lemah dan runyam­nya penegakan hukum akhir-akhir ini, cukup rumit jika pemerintah memberi sanksi pidana penjara bagi warganya. Dari rangkaian pasal terkait pidana ini, mungkin kita masih harus merenung dan mengkaji secara jernih. Saya lebih melihat sanksi pidana bagi yang tidak mengerahkan sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional bagi kepen­tingan pertahanan seba­gai ketentuan yang lebih tepat dan relevan karena terkait erat dengan dimensi “ekonomi-politik”.

Jika sanksi ini didasarkan pada pemikiran bahwa “mem­bela negara oleh warga adalah suatu kewajiban”, maka kita juga harus fair dalam melihat persoalan hak dan kom­pen­sasi yang harus diteri­ma warga negara dari peme­rintah. Ketika, misalnya, prajurit TNI dibatasi hak politiknya (tidak memilih dan dipilih) dan bahkan memiliki risiko tinggi saat keputusan politik negara dijalankan, mereka layak memperoleh kompensasi yang cukup, termasuk bagi keluarga mereka.

Kalau jumlah personel militer dirasa masih kurang atau belum kuat, proses rekruitmen hingga mencapai rasio yang ideal tentu harus ditempuh dengan tetap men­cukupi kesejahteraan mereka. Dengan begitu, status kom­batan dan pelbagai sanksi yang mengikatnya jelas. Alha­sil, di sini konsep “ke­pen­tingan negara” dan “kepen­tingan pemerintah” menjadi krusial.

Semangat reformasi yang menggebu-gebu sejak 1998 hingga kini telah mendorong segenap elemen bangsa untuk menata-ulang pelbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor keamanan (security sector reform). Karena itu, UU Pertahanan dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI berisi semangat itu; dimana militer tidak berbisnis dan tidak lagi ikut dalam politik praktis. Mereka hanya boleh tunduk pada keputusan politik negara. Intinya, pembenahan sistem dan pelbagai institusi di sektor keamanan di arah­kan kepada “tatanan yang ideal” untuk mendukung nilai-nilai demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, perang dan damai adalah dua kondisi yang memang dekat dengan kita. Tetapi, tampaknya, karena “perang terlalu penting jika hanya diserahkan kepada para jenderal saja” dan “da­mai terlalu rumit untuk jadi urusan para politisi sipil saja”, maka “semesta” berperan dalam mengawal jalan pan­jang secu­rity sector reform di Indo­nesia. Jangan sampai UU Komcad nantinya dianggap sebagai “produk yang terburu-buru”. (*)

(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Harian Umum Haluan (10/6/2012), http://issuu.com/haluan/docs/hln100613).

Kedatangan Choe Ryong-hae, utusan khusus pemimpin-puncak Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, guna menemui para elit dan Presiden Cina, Xi Jinping, di Beijing (25/5) pada dasarnya adalah untuk mencairkan hubungan Pyongyang-Beijing yang sempat terganggu akibat uji-coba nuklir Korut, Februari lalu.

Pertemuan itu memang tidak membahas niat Pyongyang yang akan menghentikan aktivitas nuklirnya. Namun, ia dapat dimaknai sebagai harapan ke arah “stabilitas dan keamanan bersama” di Semenanjung Korea. Sekjen PBB, Ban Ki-moon, pun menghargai upaya Beijing itu sebagai “momentum positif” menuju penghapusan senjata nuklir di atas semenanjung.

Lebih jauh, kendati belum “sampai di depan pintu gerbangnya”, mungkinkah langkah itu juga dapat dipandang sebagai peluang menapaki kembali “jalan ke arah reunifikasi (penyatuan kembali) kedua Korea”?

Jika langkah diplomasi di awal ini tak mengalami kebuntuan, harapan besar mencapai titik temu penyelesaian konflik Pyongyang-Seoul dititipkan pada Presiden Xi Jinping. Sebagai sekutu-mesra Pyongyang, Beijing tentu dapat memainkan kartunya dengan cantik. Karena itu, ia diharapkan lebih aktif membujuk Pyongyang.

Titik-kritis

Semenanjung Korea adalah tragedi. Di sana mengendap sisa nyata Perang Dingin. Tanpa diikat dengan “kesepakatan damai berjangka-panjang” sejak Perang Korea berkecamuk (1950-53), terkecuali “gencatan senjata”, Februari-Maret lalu dapat dianggap sebagai “salah satu titik yang sangat kritis” bagi hubungan Korut dan Korea Selatan (Korsel).

Rangkaian manuver Korut diyakini adalah bagian dari wujud “gertakan dan curi-perhatian” terhadap Washington dan Seoul atas sanksi PBB (kali ke-5 sejak 2006) yang membuat Pyongyang ‘terjepit’. Sanksi itu antara lain mencakup pembatasan keuangan dan impor barang mewah bagi para elit serta pasokan amunisi, dan utamanya desakan penghentian program senjata nuklir.

Sungguhpun kerap menggertak, Jong-un tentu sadar, ia harus menghitung dengan cermat postur (kekuatan dan kemampuan) militer yang ia punya. Menyerang dan membumi-hanguskan Seoul berarti juga mengundang Washington dan negara-negara sekutunya untuk membalas. Tinggi-rendah nada bicara Jong-un tentu harus sepadan dengan perimbangan kekuatan di medan laga. Buktinya, hingga kini, dinamika di Semenanjung Korea lebih memperlihatkan “perang kata-kata dan unjuk kekuatan” ketimbang eskalasi konflik yang mengarah kepada perang besar.

Sejak 1953, frekuensi spiral aksi-reaksi militer dalam wujud penambahan, gelar kekuatan, ataupun uji-coba senjata konvensional dan bahkan nuklir di Semenanjung Korea termasuk yang sangat intensif di dunia. Itu adalah bukti bahwa kondisi gencatan senjata Pyongyang-Seoul masih terbuka untuk saling berkirim rudal.

Sinyal positif yang agak terang dapat ditangkap dari pidato Jong-un awal 2013. Walau memang tegas tak akan “menggeser sikap” dalam pembangunan kekuatan militer dan nuklir yang selama ini agresif, ia paham betapa pentingnya kesejahteraan rakyat di masa depan.

Di samping pengaruh dan kharisma simbolis sang pemimpin, kerasnya watak Pyongyang berbuhul kuat dengan paham Ju Che (berdiri sendiri tanpa bantuan orang/negara lain); suatu ideologi yang sejak Kim Il-sung memang telah mengakar. Sulit menerka kapan elit Pyongyang dapat melunak, kecuali terjadi “peristiwa yang luar biasa” terkait pergantian rezim. Lagipula, para “elit tua” di Utara tampak masih menghendaki “rasa nyaman” dan “pengaruh”. Karena itu, mereka akan tetap mempertahankan status quo.

Six-Party Talks?

Sempat mengalami dinamika yang runyam sejak Pyongyang menarik-diri dari Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 2003 silam, Six-Party Talks antara Amerika Serikat (AS), Cina, Rusia, Jepang, Korut, dan Korsel kemungkinan akan digelar kembali. Meski kesal dengan serangkaian uji-coba nuklir Pyongyang, Beijing mungkin akan berupaya membawa dialog ke “meja yang lebih besar” yang dapat mempertemukan enam negara. Kehadiran utusan khusus Pyongyang di Beijing itu diduga terkait pula dengan agenda pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Park Geun-hye (dalam waktu dekat ini) dan dengan Presiden Obama (di California awal Juni mendatang). Dengan kata lain, Beijing dapat menjadi penengah Utara-Selatan.

Namun, sejauh Washington-Seoul tetap menggelar latihan militer provokatif, Pyongyang niscaya akan merespon dengan skala magnitude yang berimbang atau bahkan jauh lebih besar. Terlebih, Pyongyang bersikeras tetap menolak syarat penghentian program nuklir dari Washington dan Seoul. Ini akan selalu menjadi ganjalan utama keberlanjutan Six-Party Talks.

Sementara itu, Moskwa sempat mengungkap rasa kecewanya terhadap Pyongyang atas pengabaian larangan PBB soal pengembangan nuklir. Di pihak lain, Tokyo baru-baru ini justru mengirim utusannya ke Pyongyang untuk kepentingan pembicaraan soal warga Jepang yang diculik di Korut.

Di dalam Six-Party Talks, Korut dan Korsel sebenarnya dapat memanfaatkan “berkah tali-darah sebagai bangsa Korea dari nenek moyang yang sama”. Kendati terbebani luka lama, menahan ego hingga ke titik terendah oleh kedua Korea mungkin adalah langkah yang sulit dan pahit, tapi cukup menyehatkan. Keduanya harus memulai kembali pembicaraan dari hati ke hati antarelit pemerintahan. Perwujudan ke arah reunifikasi butuh waktu yang sangat lama; atau bahkan dipandang sebagai hal yang mustahil.

Walau tak akan menyatu di bawah satu atap dan struktur pemerintahan yang tunggal; tetapi, sikap saling mengakui perbedaan mendasar sistem pemerintahan Utara-Selatan serta “rasa-sepakat” untuk hidup berdampingan secara damai dan saling hormat di atas semenanjung (Seung-yoon & Mas’oed, 2004: 28-44), dengan demikian, merupakan prasyarat utama guna terwujudnya reunifikasi.

Jika Seoul sanggup “menjaga jarak dengan AS”, barangkali perjalanan ke arah pintu gerbang reunifikasi dapat disepakati oleh Pyongyang. Dulu, ketika Presiden Korsel Kim Dae-jung agak menjaga jarak dengan AS, “Kebijakan Sinar Matahari”-nya cukup memberi harapan. Ringkasnya, Pyongyang tampak lebih menghendaki penyatuan tanpa pengaruh asing, utamanya AS.

Pada akhirnya, Semenanjung Korea sejatinya adalah soal kemanusiaan antargenerasi dan rasa rindu berkumpul dengan sanak keluarga; bukan semata-mata soal stabilitas dan pertahanan-keamanan kawasan yang minim atau bebas nuklir. Bila Pyongyang-Seoul hendak menyambung tali persaudaraan sebagai sesama bangsa Korea yang telah lama diputus oleh sejarah, mereka harus kembali berhadapan serta bertukar pandangan dan proposal di satu meja. Bukan tukar-menukar rudal.

Akan tetapi, kita mahfum bahwa di tengah utopia reunifikasi Semenanjung Korea dan di dalam anarkisnya struktur dunia masih terdapat adu-kepentingan dan percaturan “segi-4 besar” AS, Rusia, Cina, dan Jepang yang cukup keras dan tajam.●

President Reagan’s Remarks on Signing the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty on December 8, 1987.

For more information on the ongoing works of President Reagan’s Foundation, visit us at http://www.reaganfoundation.org

Mallarangeng

Di dalam buku Andi Alfian Mallarangeng (usia 49 tahun) yang berjudul Dari Kilometer 0,0 (diterbitkan oleh RDI, Jakarta, 2007), ada dua tulisan yang menjadi favorit saya.

Pertama, GNB, Pelanduk, dan Gadis Cantik Guantanamo, dan; kedua, Cinta yang Terhalang di Kuba. Kendati memang mengulas banyak aspek kehidupan di Indonesia, buku ini lebih kepada kompilasi esai yang ditulisnya tiap Senin di Harian Jurnal Nasional. Tampaknya, titik berat paparan Andi lebih kepada pengalamannya sebagai Juru Bicara Kepresidenan Bidang Politik.

Namun, jika boleh membandingkan Mallarangeng bersaudara, saya justru lebih banyak membaca dan terkesan pada tulisan-tulisan adiknya, Rizal “Celi” Mallarangeng (48 tahun). Dua karyanya yang hingga kini masih saya bolak-balik adalah (1) Dari Langit (Jakarta, Gramedia, 2008; dapat diunduh di <http://freedom-institute.org/id/index.php?page=e-book>); dan (2) Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992 (cetakan ketiga, Jakarta, KPG, Agustus 2008).

Dari Langit merupakan kumpulan esai yang ditulis Celi ketika ia masih belajar (dan kemudian mengajar) Ilmu Politik di The Ohio State University (OSU), Columbus, Ohio, AS. Paparannya sangat menarik. Bahasanya jelas. Ia melintasi ragam persoalan kehidupan, dari politik ke filsafat; dari ekonomi ke sosial; dan dari individu hingga masyarakat. Ia berbicara tentang liberalisme.

Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992 adalah disertasinya di OSU – di bawah bimbingan Prof Raymond “Bill” William Liddle; seorang Indonesianis terkemuka – yang kemudian diterbitkan. Dalam karya yang kedua ini Celi lebih memberi tekanan lebih besar pada dimensi kemunculan dan perkembangan gagasan soal mengapa ekonomi Indonesia menjadi ‘terbuka’ pada pertengahan 1980-an. Lagi-lagi, ia memapar soal (ide) liberalisme ekonomi. Bisajadi, kondisi sulit secara ekonomi dan ketergantungan yang kita rasakan sekarang adalah dampak dari “keputusan penting” yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Soeharto – bersama komunitas epistimis liberal (para akademisi-ekonom-teknokrat; yang sebagian besar mereka adalah lulusan Ph.D dalam bidang ekonomi dari The University of California (UC), Berkeley, AS) – kala itu (Lihat paparan dalam Bab II, utamanya pp. 42-43 dan 36-37). Intinya, di sini dikemukakan soal ‘gagasan’ yang bertemu-mesra dengan “implementasi-nyata dalam wujud kebijakan”.

Dari membaca kedua karya Celi di atas, saya terkesan, orang itu sangat sadar dan meyakini betapa besarnya pengaruh sebuah ide atau gagasan. Ia, sebagaimana yang diakuinya sendiri di dalam Dari Langit (pp. 12-13), mendukung dan meyakini pemahaman ‘kebebasan’ ala John Stuart Mill, salah satu pemikir tentang ‘kebebasan’ terkemuka abad ke-19 asal Inggris. Celi menganut paham kebebasan sebagai prasyarat bagi terlahirnya pelbagai inovasi yang mendukung tumbuh-berkembangnya masyarakat secara positif ke arah yang lebih baik; kebebasan di mana tersedianya ruang untuk saling menghargai dalam berpikir dan berpendapat.

Bahkan, ekonom yang kini Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Muhammad Chatib “Dede” Basri, di dalam Kata Pengantarnya di dalam disertasi yang diterbitkan itu, menyebut Celi sebagai “salah seorang “penjaga gawang liberal” yang utama.”

Sementara itu, di sisi ‘praksis’ guna menyebarluaskan gagasannya dalam pengertian yang luas, Celi juga mendirikan perpustakaan Freedom Institute, berlokasi di seberang Tugu Proklamasi, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sering bertandang ke sana, bagi saya, perpustakaan itu sangat nyaman. Ya, nyaman untuk berpikir dan merenung. Hanya diperbolehkan membaca di tempat, aneka koleksinya cukup lengkap; apalagi bagi mahasiswa yang sedang riset.